Kamis, 25 Maret 2010

Jelang Penetapan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kabupaten Trenggalek Serius Melakukan Akurasi Data

Menjelang penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Trenggalek, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek terus melakukan akurasi data daftar pemilih yang dikirim oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Trenggalek. Hal ini, menurut M. Khusnu Rovik, S.E., anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Pendaftaran Pemilih, harus dilakukan agar warga Trenggalek yang memiliki hak pilih dalam Pilbup tidak kehilangan hak pilihnya hanya karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak KPU Kabupaten Trenggalek melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan benar-benar melakukan koreksi atas pendataan yang dilakukan oleh petugas pendaftaran pemilih. “...dari pengalaman yang ada, KPU Trenggalek tidak ingin terulang kembali protes dari warga yang merasa kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih...untuk antisipasi itu, kita turun langsung ke lapangan mengecek apakah petugas pendaftaran pemilih dan penyelenggara Pemilukada di tingkat desa dan kecamatan telah bekerja... ”, kata Khusnu Rovik, anggota KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Pendaftaran Pemilih. Read more "Jelang Penetapan Daftar Pemilih Tetap, KPU Kabupaten Trenggalek Serius Melakukan Akurasi Data..."

MAJU DALAM PEMILUDA, INCUMBEN CUKUP AJUKAN CUTI

Berdasarkan pasal 58 huruf q Undang-undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang masih menjabat atau biasa disebut incumbent, bila mencalonkan diri atau dicalonkan pada pemilihan kepala daerah maka harus mengundurkan diri sejak pendaftaran. Namun sejak dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 17/PUU-VI/2008 tanggal 4 Agustus 2008, ketentuan tersebut tidak berlaku lagi. Hal tersebut dinyatakan oleh Kabag Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek, Drs. Totok Rudiyanto, MM selaku Sekretaris Desk Pemilukada Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut Drs. Totok Rudiyanto menjelaskan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kepala daerah/wakil kepala yang mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon kepala daerah, tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, namun cukup mengajukan cuti kampanye. Ketentuan mengenai cuti saat kampanye diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

Sedangkan mengenai tehnik pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Trenggalek tanggal 2 Juni 2010 mendatang, Drs. Totok Rudiyanto menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan dengan pencoblosan bukan pencontrengan. Karena aturan pelaksanaan Pemilukada masih berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 pemerintah daerah, sehingga sedikit berbeda dengan waktu pelaksanaan pemilihan presiden. Read more "MAJU DALAM PEMILUDA, INCUMBEN CUKUP AJUKAN CUTI..."

Selasa, 23 Maret 2010

konfirmasi fatb tantang kesiapan kpud trenggalek jelang pilkada

Sebagaimana yang telah diagendakan FATB( FORUM AKSI TRENGGALEK BERSATU ) hari ini 24 maret 2010 tepat pukul 10;00 Wib Beberapa anggota FATB datang ke kantor KPUD trenggalek untuk meminta konfirmasi kesiapan KpUD dalam penyelenggaraan pilkada 2 juli nanti.kedatangan FATB yang dipimpin oleh toni saputra aktifis mahasiswa stkip pgri trenggalek yang sekaligus juga ketua komunitas trenggalek sastra yang merupakan ketua koordinator fatb juga di ikuti wahyu prianto aktifis kammi serat beberapa anggota yang lain. diterima dengan baik di kantor kpud di temui oleh Patna sunu ketua Kpud,suripto,dan rofik anggota kpud.dalam agenda ini Fatb menanyakan tentang kesiapan kpud dalam penyelenggaraan pilkada terkait dengan dpt,panwaslu.dana pilkada,tim independent pemantau,sosialisasi pilkada,proses kampanye,juga terkait ferivikasi terhadap dukungan dari caon perorangan.serta pemasang baleho baleho bakal calon bupati yang ada sebelum masa kampanye namun sudah masuk pada tahapan pilkada.
Menanggapi hal itu patna sunu menjelaska terkait kevalitan Dpt pihaknya akan mengerjakan dengan sevalit mungkin namun jika masih ada kesalahan itu adalah karena factor human error atau unsure ketidak sengajaan.terkait dengan talangan dana pemilu di jelaskan bahwa dana pemilu sudah di dapatkan dan panwas juga telah di lantik.berekaitan dengan ferivikasi persaratan calon dari perorangan pihak kpu akan bekerja sama dengn pps pps untuk melakuka ferifikasi pada seluruh warga yang telah memberikan dukungannya.terkait pemasangn baleho menurut patmna sunu baleho yang sekarang ada itu seharusnya adalah kewajiban pemerintash untuk menertipkan,kalau kpud hanya pada saat masa kampanye saja dan jika selama baleho baleho itu memiliki ijin dan sesuai dengan prosedur perijinan maka itu hanya dianggap sebagai sarana sosialisasi walaupun jelas nyata terftera gambar dan visi misicalon untuk mengarah kan pada salah satu calon yang berate bernuansa kampanya.tentang tim pemantau independent kud sebenarbnya telah lama membuka pendaftaran bagi tim pemantau independent namun sampai sekarang belum ada satn ihak pemantau indep[enden yang mendaftar dan jika ada yang berkenan mendaftar K[ud masih membuka kesempatan lebar lebar dengan sarat dan ketentuan pendaftaran tim pemantau yang berlaku.
Saat tim dari Fatb hendak pulang setelah mendapatkan konfirmasi dengan pikhak Kpud di halaman kantor Kpud FATB berpapasan dengan salah satu calon perorangan yang akan menyerahkan berkas dukungan nya yaitu bapak Drs.H.Machsn Sag.MM yang di dampingi istrinya dengan naik dofkar serta di iring para pendukungnya dengan naik becak membawa berkas dukungan dari masing masing kecamatan di TRwenggalek.namun sebuah hal yang cukup unik disini bahwa becak becak yang mengantarkan berkas dukungan tersebut baik di jok maupun di kap becak tersebut terdapat gambar HM. Soeharto dengan logo logo kampanyenya yaitu MAJU MAPAN.
Semoga proses pilkada nanti benar benar dapat berlangsung secara sukses aman tertip lancar dan bebas dari berbagai macam indikasi kecurangan.sehingga benar benar dapat menghasilkan pemimpin yang sesuqai dengan yang menjadi harapan masarakat Read more "konfirmasi fatb tantang kesiapan kpud trenggalek jelang pilkada..."

HEARING FATB KE KPUD

FATB
( FORUM AKSI TRENGGALEK BERSATU )


MOHON KONFIRMASI KPUD TRENGGALEK DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA 2 JUNI 2010 DI TRENGGALEK

1. SEBERAPA KESIAPAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA TERKAIT :

• KEVALIDITASAN DAFTAR PEMILIH TETAP ( DPT )
• PELANTIKAN PANWASLU,SUDAHKAH DILANTIK ?
• TERKAIT ISU KPUD TENTANG TALANGAN DANA PILKADA,SUDAHKAH KPUD MENDAPATKAN TALAGAN DANA
• TENKAIT TIM PEMANTAU INDEPENDENT PILKADA,APAKAH PIHAK KPUD AKA MEMBENTUK ?
• PROSEDUR PELAKSANAAN FERIVIKASI TERHADAP PERSARATAN PENCALONAN KHUSUSNYA DARI CALON INDEPENDET
• SOSIALISASI PILKADA BAGI MASARAKAT KUSUSNYA PADA PEMILIH PEMULA UNTUK MENEKAN ANGKA GOLPUT


2. TERKAIT PEMASANGAN BALEHO BEBERAPA BAKAL CALON BUPATI SEBELUM MASA KAMPANYE BAHKAN SEBELUM MASA PENDAFTARAN NAMUN SUDAH MEMASUKI TAHAPAN WAKTU PILKADA












FATB
24 MARET 2010 Read more "HEARING FATB KE KPUD..."

KPU Kab. Trenggalek Adakan Sosialisasi kepada Parpol dan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati

Ditulis oleh Woro Wikan
Jumat, 19 Maret 2010 12:51

Kamis, 11 Maret 2010, bertempat di Hall Radio Satria F.M., Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek mengadakan Rapat Koordinasi Teknis sekaligus sebagai sosialisasi kepada calon Bupati/Wakil Bupati dan juga partai politik pengusung dan pendukung bakal calon Bupati. Rapat tersebut juga mengundang calon Bupati/wakil Bupati dari perseorangan. Materi rapat berisi sosialisasi tentang (1) syarat-syarat calon kepala daerah/wakil kepala daerah, (2) syarat parpol mengajukan bakal pasangan calon, (3) syarat pencalonan dari calon perseorangan, dan (4) tata cara pencalonan, serta (5) verifikasi persyaratan. Rapat sosialisasi tersebut sekaligus sebagai pemberian wawasan kepada team pemenangan dari bakal Calon Bupati/Wakil Bupati agar bakal calon yang didukungnya tidak mengalami kendala-kendala dalam pencalonan.Jumlah peserta yang hadir sebanyak 27 orang, yang hampir semuanya merupakan utusan team pemenangan dari Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, baik yang berasal dari partai politik maupun dari calon perseorangan. Read more "KPU Kab. Trenggalek Adakan Sosialisasi kepada Parpol dan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati..."

Aksi Demonstrasi Damai Warnai Pemilukada Trenggalek

Sejumlah mahasiswa yang berasal dari elemen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Trenggalek, pada Jumat, 19 Maret 2010, pukul 10.00 pagi melakukan aksi demonstrasi damai di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek. Aksi berupa orasi ini dilakukan untuk mengingatkan penyelenggara Pemilukada dan seluruh masyarakat Trenggalek untuk bersama-sama menyukseskan Pemilukada Trenggalek. Para demonstran menyampaikan keinginannya agar Pemilukada yang akan digelar tersebut berjalan secara free and fair. Menurut mereka aksi ini perlu dilakukan sebagai peringatan awal kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilukada Trenggalek sehingga diharapkan dapat meminimalisasi munculnya permasalahan yang diakibatkan oleh penyelenggaraan Pemilukada, seperti protes massa, percaloan, money politics, dan anarkisme. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dharma, salah satu orator yang juga Ketua DPC GMNI Trenggalek. Read more "Aksi Demonstrasi Damai Warnai Pemilukada Trenggalek..."

kpud lantik ppk

TRENGGALEK - Tahapan pil­bup yang disusun KPU Treng­­galek kemungkinan besar ber­­ja­lan sesuai jadwal. Pa­sal­nya, ke­ma­rin (10/2) Bupati Soe­harto te­lah menandatangi per­jan­ji­an da­na hibah untuk pe­nye­leng­garaan pe­mi­lihan Ke­pa­la Daerah dan Wa­kil Kepala Dae­rah Treng­ga­lek dengan KPU setempat.

Pe­nan­da­ta­ngan­an perjanjian ter­se­but dilakukan di kantor KPU Trenggalek Jalan Raya Trenggalek-Ponorogo. Dana hibah yang diberikan ke KPU sebesar Rp 9,2 miliar untuk putaran pertama pilbup.
Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu tersebut juga melantik 70 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Trenggalek di salah satu radio swasta di Trenggalek. Dengan dilantiknya anggota PPK itu, berarti tidak lama lagi tahapan pelantikan PPS dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) segera diumumkan ke masyarakat.
Menurut Jumani, ketua Divisi Rekrutmen PPK dan PPS, pelantikan 70 PPK se-Trenggalek ini sesuai dengan tahapan pilbup. Yakni berdasar tahapan pengangkatan dan pelantikan PPK mulai 1 sampai 14 Februari. “Pada tanggal 10 Februari, kami sudah melantik seluruh anggota PPK,” katanya.
Ketika ditanya dari 70 anggota PPK tersebut, untuk wajah lama berapa? Jumani menyatakan, berdasar data yang masuk ada sekitar 85 persen dari 70 anggota PPK itu. Sehingga lanjut Jumani, kemungkinan besar pada pilbup mendatang tidak akan banyak persoalan mengenai tugas dan fungsi PPK. Sebab, mereka mempunyai pengalaman dengan pilpres maupun pileg lalu. “Mereka sudah paham tentang aturan mainnya,” katanya.
Untuk honor yang bakal diterima, menurut Jumani, ketua sebesar Rp 900 ribu, anggota Rp 700 ribu per bulan. Anggota PPK bekerja selama 7 bulan mulai Februari sampai Agustus mendatang. Tugas dan wewanangnya diantaranya, membantu KPU Kabupaten, Provinsi untuk mensukseskan pilbup, melakukan evaluasi atau laporan setiap tahapan pilbup dan ikut mensosialisasikan pilbup.
Sementara itu, Bupati Soeharto menyatakan, ditandatanganinya perjanjian dana hibah tersebut, tidak ada alasan lagi bagi KPU Trenggalek tidak memaksimalkan tahapan pilbup. “KPU harus benar-benar memanfaatkan dana tersebut sebaik-baiknya,” katanya. (and) Read more "kpud lantik ppk..."

Biodata Incumbent H. Soeharto

Biodata Incumbent H. Soeharto

Nama : H. SOEHARTO

Tempat & Tanggal Lahir : Trenggalek, 09 Desember 1949

Alamat : Jl. Pemuda No.1 RT. 4 RW. 1 Kelurahan Surodakan Trenggalek

Telp. : 0355-794066 HP:08121104831

Email : madhepmanteb@yahoo.com

Nama Istri : Hj. Wahyu Purwantiningsih

Jumlah Anak : 4 ( empat ) Orang

1. Retno Wulanjari Soeharto
2. Agung Bhramanti Soeharto
3. Bayu Swandhani Soeharto
4. Dyah Miranti Soeharto

Riwayat Pendidikan :

1. SR SR NEGERI 2 TRENGGALEK 1962
2. SMP SMP NEGERI 2 MOJOKERTO 1965
3. SMA SMA NEGERI TRENGGALEK 1969
4. D1 PUSDIKTEL TELKOM BANDUNG 1971
5. D2 PUSDIKTEL TELKOM BANDUNG 1976
6. D3 PUSDIKTEL TELKOM BANDUNG 1985
7. S1 STT TELKOM BANDUNG 1993

Riwayat Pekerjaan

1. TELKOM SEMARANG TEKNIK SROSS 1971 - 1974
2. SBB UJUNG PANDANG OPTEK SKSD 1976 - 1983
3. TELKOM SCPC REPAIR CENTRE PENGENDALI SATELIT 1985- 1986
4. TELKOM PERLENGKAPAN WILOP SKSD JAKARTA 1986- 1990
5. TELKOM WASLAKPEM DIVPEM JAKARTA 1994 - 1995
6. TELKOM WASLAKPEM WITELSAT JAKARTA 1996 - 1997
7. TELKOM BIDPEMLOG DIVNET JAKARTA 1998
8. TELKOM KALIMANTAN PROYEK DMW 1998 - 1999
9. TELKOM SUMSEL PROYEK FIBER OPTIK 1999 - 2001
10. TELKOM PROYEK TV CABLE JAKARTA 2001 - 2002
11. TELKOM PROYEK FIBER OPTIC KABEL LAUT BATAM -SINGAPURA -THAILAND 2003
12. TELKOM FUNGSIONALIS PERUSAHAAN 2003
13. EMKAB TRENGGALEK BUPATI 2005 - 2010


Pengalaman di Organisasi

1. KORPRI PELINDUNG 2005 - 2010
2. PRAMUKA PELINDUNG 2005 - 2010
3. YAYASAN AL - HIDAYAH BOGOR KETUA 2004 - SEKARANG

Pengalaman Dalam Bidang Profesi:


1. TELKOM - 1971 - 2004 PENSIUN TAHUN 2004

Pengalaman / Keahlian Khusus :


1. SARJANA ELEKTRO / TEKNIK TELEKOMUNIKASI
2. PEMERINTAHAN


Penghargaan Yang Pernah diterima :

1. PIAGAM MASA KERJA 15 TAHUN PT. TELKOM 1987
2. PIAGAM MASA KERJA 20 TAHUN PT. TELKOM 1991
3. PROJECT MERCURY TELCOM FOR UNTAC TELCOM AUSTRALIA / OTC AUSTRALIA 1993
4. PARTISIPASI DUKUNGAN TEAM OLIMPIADE ATLANTA USA KONI PUSAT DAN CITIBANK 1996
5. PIAGAM APRESIASI KARYA BHAKTI 30 TAHUN PT. TELKOM 2001
6. PURNA BHAKTI PT.TELKOM 2003
7. PIAGAM PENGHARGAAN ATAS KEPEMIMPINAN DAN KOMITMENNYA DALAM MEMANTAPKAN KEBERLANSUNGAN PROGRAM KB NASIONAL BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR 2006
8. PIAGAM DAN PENGANUGERAHAN PLAKAT DAERAH PAHLAWAN DEVISA MANAJEMEN GRAPARI TELKOM KEDIRI 2007
9. TANDA PENGHARGAAN LENCANA PANCAWARSA KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA 2008
10. "ADIBAKTI MINA BAHARI" BIDANG PESISIR UNTUK KATEGORI PEJABAT PEMBINA DARI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI 2008
11. TANDA PENGHARGAAN LENCANA DHARMA BHAKTI" KETUA KWARNAS GERAKAN PRAMUKA 2008
12. PIAGAM SEBAGAI NARASUMBER PADA SEMINAR PEMBANGUNAN PEDESAAN BAPPENAS 2009
13. CERTIFICATE PADA SEMINAR INTEGRATED ACTION FOR IMPROVING QUALITY LIFE USAID ( RAKYAT AMERIKA ) 2009
14. PENGHARGAAN SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR "MEMAKSIMALKAN POTENSI PANGAN LOKAL SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN PANGAN NASIONAL" IPB BOGOR 2009
15. PIAGAM PENGHARGAAN SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR PEMBANGUNAN PEDESAAN BERBASIS KETAHANAN PANGAN BAPPENAS 2009
16. PIAGAM PENGHARGAAN "MANGGALA KARYA BAKTI HUSADA ARUTALA" MENTERI KESEHATAN 2009
17. PENGHARGAAN SEBAGAI "TOKOH PEDULI BUDAYA INDONESIA 2009" MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2009 Read more "Biodata Incumbent H. Soeharto..."

Senin, 15 Maret 2010

Soeharto Mantap Koalisi Trenggalek Maju Mapan

TRENGGALEK - Soeharto sudah mengantongi tiket untuk maju dalam pilihan bupati Trenggalek pada 2 Juni mendatang. Lantas, bagaimanakah dengan Mulyadi? Dia menyatakan masih menunggu rekomendasi Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya masih menunggu rekomendasi dari PDIP. Doakan semuanya lancar," kata pria yang kini menjawab kepala Badan Pengawas Pemprov Jatim itu.

Ketua DPC PDIP Trenggalek Akbar Abas memperkirakan, rekomendasi Megawati diperkirakan turun pada Jumat (5/1) besok. Itu merujuk undangan agar pengurus DPC PDIP Trenggalek ke DPD PDIP Jatim.

"Rencananya, Ibu Mega sendiri yang akan menyerahkan rekomendasi ke bakal calon bupati (bacabup). Tentu disaksikan oleh seluruh pengurus DPC," kata Abas ketika dihubungi via HP tadi malam.

Artinya, si penerima rekom (sebutan rekomendasi) juga hadir? Dengan tegas pria yang juga ketua DPRD Trenggalek itu menjawab, iya. Karena, bacabup yang terpilih juga diminta untuk menandatangani semacam perjanjian. Isinya, jika menjadi bupati Trenggalek periode 2010-2015 maka harus memperjuangkan rakyat kecil. "Kan PDIP merupakan parpol wong cilik," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua bacabup mendaftar ke PDIP da berebut rekomendasi dari DPP partai tersebut. Mereka adalah Soeharto yang tak lain bupati Trenggalek saat ini, dan Mulyadi.

Soeharto akhirnya didukung sembilan partai yang kemarin mendeklarasikan Koalisi Trenggalek Maju Mapan. Sembilan partai tersebut terdiri atas Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN, PKNU, Partai Patriot, PDP, PKPI dan PPRN.

Soeharto mengaku tidak menyepelekan isu sekecil apapun. Berdasarkan infomasi yang diterimanya, mengarah jika rekom PDIP tidak akan turun padanya.

"Sudah 40 hari semenjak pendaftaran, belum ada keputusan, sementara waktu semakin mepet. Melihat perkembangan politis, tentu kami sudah memperhitungkan dengan baik. Terus terang kemarin (deklarasi dirinya, red) itu begitu luar biasa. Ini menjadi mukjizat politik bagi saya," ucapnya.

Soeharto mengaku belum mengetahui secara jelas rekomendasi PDIP akan diberikan kepada siapa. Di sisi lain, dia juga mengaku mendapatkan masukan, bahwa dalam politik semuanya serba mungkin. Namun kembali pada perhitungan politis, dia tidak melewatkan soliditas parpol yang siap mengusungnya.

Ada juga yang menilai Soeharto terlalu terburu-buru. Tapi dia punya pandangan lain. "Tentu saja saya tidak mau ambil risiko. Kalau memang kendaraan yang digadang-gadang teryata sudah dicarter orang lain, lebih baik saya pakai kendaraan lain saja," tandasnya.

Kemudahan yang didapatkan Soeharto dalam Koaliasi Maju Mapan adalah keleluasaannya untuk menentukan siapa bakal calon wakil bupati. Namun Soeharto mengatakan belum punya gambaran sosok calon wabup tersebut. "O..., sementara belum," pungkasnya. Read more "Soeharto Mantap Koalisi Trenggalek Maju Mapan..."

Soeharto Didukung 9 Parpol

TRENGGALEK – Suhu politik menjelang pemilihan kepala daerah semakin panas. Meski rekomendasi dari Ketua DPD PDIP Megawati Soekarnoputri belum diumumkan, namun calon bupati Soeharto membuat gebrakan. Tadi malam dia merapatkan diri dengan beberapa pengurus partai politik yang mendapatkan kursi di dewan, kecuali PDIP dan PKB.
Dengan kata lain, dia sudah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Partai Demokrat, PKS, PAN, PKNU, PDP, PKPI, PPRN dan Patriot. Total 9 parpol yang merebut 29 kursi legislatif.
Penyatuan dukungan ini dideklarasikan di Hotel Hayam Wuruk tadi malam. Koalisi Golong Gilig Bisa yang sempat mendeklarasikan koalisi, melebur dalam dukungan bersama ini
Deklarasi dimulai pukul 20.45 di hall Tribuana Tunggadewi. Sambutan kali pertama oleh Ketua DPC Partai Demokrat Trenggalek Lamudji. Pria yang juga wakil ketua DPRD Trenggalek itu mewakili delapan pengurus parpol lainnya.
Lamudji menyatakan Koalisi Golong Gilig Bisa melebur menjadi Koalisi Trenggalek Maju Mapan. Kemudian dilanjutkan ikrar dan penandatanganan dukungan ke Soeharto.
Penyatuan dukungan ini, mengubah beberapa pemetaan yang sempat berkembang di lapangan. Dari Partai Golkar misalnya. Beberapa waktu lalu, sempat disampaikan oleh pentolan PKB bahwa Golkar siap merapat dengan PDIP dan PKB.
“Sekarang sudah terbukti. Inilah pilihan yang harus diambil. Tidak bisa dipungkiri, selama ini yang lebih intens mendekat pada Golkar adalah Soeharto,” ucap Sukadji.
Begitu juga dengan Koalisi Golong Gilig Bisa. Siang kemarin, muncul wacana koalisi siap membuka pendaftaran calon bupati. Namun kontilasi yang berubah dari detik ke detik, akhirnya muncul kesepakatan bersama partai-partai lain untuk langsung mengusung calon.
“Ya inilah dinamika politik. Kami terus menjalin komunikasi dengan semua partai. Dari pembicaraan seharian ini, ternyata muncul keputusan bersama. Kami sepakat dengan teman-teman di luar koalisi untuk bersatu memberi dukungan kepada Soeharto,” kata Ketua DPD PAN Trenggalek Ahmad Djauzi Turseno.
Dukungan kepada Soeharto ini juga dinyatakan ketua TOM (tim optimalisasi musyarokah) DPD Partai PKS Trenggalek Agus Cahyono. Disampaikan lelaki yang juga mantan anggota dewan ini, dari awal penjaringan nama-nama, TOM DPD PDK Trenggalek menyampaikan presentasi dari masing-masing kandidat seobyektif mungkin.
“Kita uraikan semuanya, baik untuk Mulyadi maupun Soeharto. Seperti diketahui dulu PKS juga partai pengusung Soeharto. Nampaknya DPW juga terus mengamati hasi kinerja selama lima tahun ini. Selain itu memang ada kelebihan dari Pak Soeharto yang menjalin komunikasi dengan DPW, jadi memang sudah ada kedekatan dengan DPW,” ucap Agus.
Sementara dari PPP belum jelas ke mana dukungan diberikan. Selama ini dua partai yang belum bersika adalah dari PPP dan PDP. Namun belakangan ternyata PDP juga jelas mengusung Soeharto. Read more "Soeharto Didukung 9 Parpol..."

Incumbent Di Atas Angin

Trenggalek - Pilihan bupati (pilbup) Trenggalek digelar 2 Juni mendatang. Atau kurang empat bulan lagi. Namun terkesan greget dari dua calon masih sangat kurang. Baik Mulyadi, Mahsun Ismail maupun Soeharto.

Lihat saja, nyaris tidak ada spanduk atau baliho sosialisasi calon di jalan raya. Memang, tim relawan Mulyadi mengeluhkan pelarangan perizinan oleh pemkab Trenggalek. Namun, rasanya, itu bukan satu-satunya alasan untuk tidak memasang spanduk atau baliho.
KPU sebagai pelaksana pilbup juga terkesan adem ayem. Memang, sejumlah tahapan sudah mulai berjalan. Namun tetap masih berkesan bahwa sebentar lagi mereka punya gawe besar.
Masyarakat juga merasakan dampaknya. Sebagian tidak mengetahui jika pilbup bakal digelar 2 Juni mendatang. Mereka juga belum tahu jika sudah tiga calon yang akan pertarung.
Mengapa semua bisa terjadi? Salah satunya karena keterbatasan amunisi. Sebagai gambaran, KPU tidak bisa melangkah secara cepat tanpa sokongan dana dari APBD. Padahal, “kitab” yang mengatur uang di Trenggalek itu baru direvisi oleh Gubernur Jawa Timur.
Bagaimana dengan tiga calon yang sudah bersiap maju? Rasa-rasanya kok juga sama. Mereka belum memasang persneleng empat atau bergerak secara penuh kekuatan. Saling intip, saling sungkan dan saling berhitung.
Apapun, Mahsun Ismail masih menjadi wakil bupati. Saya yakin, dia ewuh pakewuh kepada Soeharto jika koar-koar secara lantang bakal habis-habisan untuk pilbup mendatang. Bagaimanapun juga suami dari Siti Cholisoh itu masih “bawahan” Soeharto.
Sedang Mulyadi sendiri masih bertugas di pemprov Jatim. Tidak bisa bergerak leluasa untuk menemui calon pemilihnya. Dalam seminggu, minimal lima hari di Surabaya. Hanya dua atau tiga hari di Trenggalek.
Sebenarnya, saat ini yang paling diuntungkan adalah Soeharto. Pertama, dia adalah incumbent atau yang kini masih menjabat. Waktunya bisa penuh di Trenggalek. Kapan pun dan di mana pun bisa berinteraksi dengan warga atau calon pemilih.
Kedua, sebagai incumbent, dia bisa leluasa memainkan peran. Contoh paling sederhana, melarang pemasangan baliho lawan politiknya. Dengan alasan sekarang belum ada yang berhak menyandang status calon bupati karena belum ditetapkan oleh KPU.
Ketiga, semakin sepi suasana pilbup, kans Soeharto terbuka lebar untuk terpilih lagi. Kini orang hanya tahu Soeharto sebagai bupati. Jika calon lain minim sosialisasi, masyarakat hanya tahu Soeharto saat coblosan nanti.
Memang, suara rakyat adalah suara Tuhan yang tidak bisa dimanipulasi. Tapi, siapa yang pintar meramu strategi bakal meraup suara rakyat. Read more "Incumbent Di Atas Angin..."

Gejolak Moncong Putih Trenggalek

TRENGGALEK – Laporan Bendahara DPC PDIP Trenggalek terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, yang diduga dilakukan ketua DPC PDIP Akbar Abbas, ditindak lanjuti polisi.
Dalam waktu dekat, personel Satreskrim Polres Trenggalek akan melakukan penyelidikan. Dimulai dengan pemanggilan terhadap bendahara partai berlambang kepala banteng moncong putih ini.
“Ya pelapor dulu yang akan kami panggil. Kami mintai keterangannya, karena kami perlu tahu dulu seperti apa masalahnya. Setelah itu baru bisa melangkah pemanggilan saksi berikutnya,” ucap Kapolres Trenggalek AKBP Eddy Hermanto, melalui KBO Satreskrim Iptu M. Khoiril.
Seperti diberitakan, dua hari lalu Bendahara DPC PDIP Trenggalek Suwito, memasukkan laporan secara tertulis perihal dugaan penyalahgunaan wewenang, yang diduga dilakukan ketua partai Akbar Abbas.
Dugaan itu didasari dari bisa dicairkannya dana partai dari Bank Jatim sebesar Rp 50 juta. Padahal dalam pencairan dana, seharusnya diketahui ketua partai dan juga bendahara partai. Pada waktu itu, Suwito merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan pada cek untuk pencairan dana.
Alasan ketidakmauan Suwito ini, karena dia tidak mendapatkan jawaban yang jelas ketika ditanya tentang penggunaan dana yang akan dicairkan. Beberapa kali dia disodori cek kosong untuk pencairan dana partai tersebut. Namun dia menolak menandatangani.
“Harusnya, karena saya tidak tanda tangan, maka karena tidak diambil dana bisa hangus. Tapi ternyata dana itu bisa dikeluarkan. Apakah kemungkinan ada yang memalsukan tanda tangan saya?” tanya Suwito ditemui dua hari lalu.
Sebagai bukti atas laporannya ini, Suwito mengaku siap menghadirkan istrinya sebagai saksi, pada saat dirinya diminta menandatangani cek kosong. Selain itu, juga bukti cek yang ada di bank itu sendiri.
Sementara atas penindaklanjutan perkara ini, Akbar Abbas enggan memberikan tanggapan. Seharian kemarin lelaki yang juga Ketua DPRD Trenggalek, ini tidak tampak hadir di gedung dewan. Begitu juga saat ditelepon melalui ponselnya tidak ada jawaban. Read more "Gejolak Moncong Putih Trenggalek..."

Akbar Abas Warning Soeharto

TRENGGALEK - Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abas me-warning atau menyemprit Bupati Soeharto. Yaitu, Soeharto dilarang berlagak bak Sinterklas dengan membagi-bagi duit atau hadiah ke masyarakat dari dana APBD.

"Jika ada kegiatan sosial atau hibah yang dananya dari APBD, jangan diberikan sekarang. Tapi setelah pilihan kepala daerah (pilkada). Jika dilakukan sekarang, menguntungkan Soeharto," kata Akbar Abas.

Abas mengatakan pelarangan itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 25 Januari lalu. Surat nomor 270/214/SJ perihal akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pilkada 2010 berisikan dua poin.

Pertama, pemerintah daerah tidak diperbolehkan memanfaatkan anggaran daerah (APBD) untuk membiayai program atau kegiatan yang diduga menguntungkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu. Kegiatan berupa hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Tujuannya, guna menjaga prinsip netralitas penggunaan keuangan publik.

Kedua, diingatkan kembali pendanaan pilkada melalui APBD hanya diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan terkait dengan proses pelaksanaan pemilihan umum, pengawasan, dan dukungan monitoring serta stabilitas keamanan.

Karena itu, Abas meminta agar anggaran dalam bentuk hibah dan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat dan organisasi diberikan usai pencoblosan. Sedang coblosan rencananya akan digelar pada 2 Juni 2010.

"Jadi surat ini akan kami teruskan ke eksekutif sebagai pengguna anggaran. Selanjutnya kami akan dilakukan pengawasan lewat laporan triwulan. Ini penting. Karena surat dari mendagri ini juga ditembuskan ke badan pemeriksa keuangan, KPU dan bawaslu," kata Akbar Abas.

Pantauan RaTu, beberapa kali Soeharto memberikan bantuan ke masyarakat. Misalnya, penyerahan truk ke warga Pule, bantuan sertifikat ke warga Watulimo, bantuan untuk pengolahan susu dan truk di Panggul, dan masih banyak lagi lainnya.

Sayang, Bupati Soeharto belum berhasil dikonfirmasi. Sedang Sekretaris Daerah Trenggalek Cipto Wiyono mengatakan pihaknya bersikap profesional saja dalam pelaksanaan anggaran.

"Ya kita lihat dulu. Hibah itu kan macam-macam, ada hibah untuk pelaksanaan pilkada bagi KPU, ada juga hiba bagi pelaksanaan unas di dinas pendidikan. Kalau seperti ini tidak bisa ditunda. Harus sesuai jadwal pemanfaatannya," ucap Cipto.

Jika hibah yang sifatnya insidental berupa pengajuan-pengajuan dari masyarakat, maka akan disikapi secara bijaksana dulu. "Tetap akan dilihat konteknya. Untuk apa pengajuan dari hibah atau bantuan sosial itu. Misalnya saja kalau ada pengajuan untuk kepentingan organisasi yang munas atau kegiatan keorganisasian, ya tetap dilihat dulu. Kalau nanti diberikan setelah pelaksanaan acara ya jadi tidak tepat," ucap Cipto.

Ditambahkan Cipto, pihaknya akan profesional dalam memanfaatka anggaran. "Kami profesional saja. Tidak ada tendensi untuk memihak pada calon manapun. Juga tidak membedakan pengajuan dari kelompok-kelompok yang punya kedekatan dengan calon mana pun," tegas Cipto Read more "Akbar Abas Warning Soeharto..."

Dicari Wabup Trenggalek!!!!!

TRENGGALEK – Meski sudah mendapat kendaraan untuk bertarung pilihan bupati (pilbup) pada 2 Juli mendatang, namun dua calon bupati terkesan kebingungan menentukan calon wakil bupati. Sampai sekarang, baik Soeharto dan Mulyadi, belum juga menyatakan siapa kandidat pasangannya.
Soeharto yang diusung Koalisi Trenggalek Maju Mapan dan Aliansi Guyub Rukun mengatakan sampai kemarin yang setia menjadi pasangannya tak lain Ny Wahyu Soeharto, istrinya. “Gandhengan saya ya istriku,” kelakar Soeharto.
Dijelaskan Soeharto, memilih calon wakil bupati yang akan mendampinginya nanti merupakan bagian dari strategi.
Karena itu calon bupati yang akan mendampinginya nanti hendaklah memenuhi dua syarat. Yaitu cakap dan bisa diterima oleh semua partai pendukung. “Ya tentu saja dia haruslah sehat jasmani dan rohani. Bisa laki-laki maupun perempuan,” kata Soeharto.
Lantas adakah syarat khusus? Soeharto mengatakan dia tidak mengkotak calon bupati yang akan mendampinginya kelak. “Bisa saja dari PNS, kader partai, organisasi masyarakat, pengusaha dan lainnya. Semuanya mungkin saja,” ucap Soeharto.
Tentang calon wakil bupati bagi Soeharto, salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Trenggalek Maju Mapan, yaitu DPD PKS, punya ide agar calon bupati dari kalangan birokrat. “Selama ini ada penilaian tetang kurang menonjolnya karir birokrasi pada Pak Harto. Sebagai solusi, kami berharap agar Pak Harto memilih calon wakil bupati dari kalangan birokrat,” ucap Sekretaris DPD PKS Trenggalek yang juga ketua Tim Optimalisas Musyarokah (TOM) Agus Cahyono.
Bagaimana dengan Mulyadi yang diusung oleh PDIP? Pria yang menjabat ketua Badan Pengawas Pemprov Jatim itu belum berhasil dikonfirmasi. Namun Ketua DPC PDIP Trenggalek Akbar Abas mengatakan setidaknya ada dua syarat mendasar bagi calon wakil bupati yang bergandengan dengan Mulyadi nanti. Pertama, kata Abas, calon harus mampu mendongkrak suara. Sedangkan syarat kedua, calon wabup jangan bonek (bondo nekat).
“Jadi jangan sampai calon wabup ini malah mengurangi perolehan suara. Dan yang jelas dia harus sadar untuk bisa maju haruslah punya logistik yang cukup,” kata Abas sambil memberi tanda petik dua dengan tanggannya di kata logistik. Maksudnya, sangat mungkin dana.
Abas menyatakan, partainya masih konsisten untuk menerima usulan calon dari rekan koalisi yang rencananya dari PKB. “Ya monggo saja siapa yang akan diusulkan. Asalkan calon bupatinya sudah sepakat. Hanya saja calon wabup ini harus tahu posisi. Jangan sama wabup tapi berlagak jadi bupati,” tegas Abas. Read more "Dicari Wabup Trenggalek!!!!!..."

Aliansi Guyub Rukun Dukung Soeharto

TRENGGALEK - Tujuh partai politik non parlemen atau yang tidak memiliki wakil di DPRD bersama beberapa ormas dan tokoh masyarakat sepakat menyatukan diri dalam Aliansi Guyub Rukun. Mereka menyatakan memberikan dukungan kepada Soeharto sebagai calon bupati Trenggalek periode 2010-2015.

Para perwakilan partai dan ormas menyatukan diri dalam aliansi Guyub Rukun sore kemarin. Bertempat di Hall Radio Satria FM, Karangsoko, Trenggalek.

Koordinator Aliansi Guyub Rukun Nurhadi Rochmad mengatakan, aliansi ini tidak bisa diremehkan. Meski tidak meraih kursi parlemen, namun jika digabungkan, perolehan suara dari tujuh partai ini cukup signifikan.

"Apalagi masing-masing partai mempunyai kepengurusan dari RT sampai kabupaten. Juga beberapa partai non parlemen lain yang belum bergabung akan kita upayakan pendekatan," ujar lelaki yang juga ketua DPC Partai Gerindra Trenggalek ini.

Alasan mendukung Soeharto, dijelaskan Nurhadi, karena aliasnsi sepakat dengan beberapa program yang dinilai pro rakyat kecil. Misalnya di bidang pertanian dengan pengelolaan singkong, bidang perikanan, peternakan juga di bidang kehutanan. "Terutama juga peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," kata Nurhadi.

Untuk memantapkan aliansi sampai saat pemilihan nanti, ditambahkan Sekjen Aliansi Guyub Rukun Slamet Riyadi, dengan menjalin komunikasi intens. "Kami berusaha mempertahankan kekompakan aliansi," kata Slamet.

Sedikit mengingatkan, selain mendapat dukungan dari Aliansi Guyub Rukun, sebelumnya Soeharto juga sudah digadang oleh sembilan parpol parlemen. Dengan begitu Soeharto mendapat dukungan dari dua koalisi partai. Yaitu, Koalisi Trenggalek Maju Mapan dan Aliansi Guyub Rukun. Read more "Aliansi Guyub Rukun Dukung Soeharto..."

Bayar Dulu Baru Daftar Ikut Gerbong PKB!!!!!

TRENGGALEK - Ditodong mesti bayar sebesar Rp 15 juta dulu sebelum membawa pulang formulir, diduga menyebabkan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di PKB menjadi kurang diminati. Aturan yang kaku ini juga membuat calon, baik dari dalam maupun luar partai menjadi kurang greget.
Ini disampaikan salah satu pengurus anak cabang (PAC) Trenggalek Hidayat Nurhasyim. "Mestinya pembayaran dilakukan pada waktu pengembalian formulir. Jadi calon bisa berpikir dua kali untuk mendaftar," ujar Nurhasyim.
Pengusaha emas ini menduga, pembayaran lebih dulu ini menjadi bagian dari setting politik pengurus. Akibatnya ketika mulai dibuka dari Rabu lalu sampai kemarin belum juga ada calon mendaftar.
Tentang hal ini Sekretaris Des Pilkada DPC PKB Trenggalek Sukarodin mengatakan jika langkah tersebut bertujuan agar partai tidak dipermainkan. "Kalau tidak begitu, nanti hanya akan dipakai orang untuk iseng, jadinya ndak serius. Kalau serius macung bupati atau wakil bupati, saya kira ndak akan keberatan kalau membayar dahulu," kata Sokarodin.
Sementara, Ketua Des pilkada Samsul Anam menyatakan tetap optimis bakal banyak calon yang mendaftar lewat partainya. "Kabarnya Pak Harto mau ndaftar, terus Pak Mulyadi. Ada lagi Pak Muchsin yang dulu pernah daftar di PDIP. Nanti juga Pak Kholik, Pak Dawam, Pak Mahsun," kata Samsul Anam.
Tentang pengusungan calon bupati dan wakil bupati ini, DPC PKB Trenggalek punya pendapat yang berbeda antar pengurus. Ketua DPC Kholiq optimis berkoalisi dengan PDIP. Namun pengurus lainnya tidak langsung mengiyakan obsesi Kholiq. Karena DPC PKB yang mampu memberangkatkan calon sendiri ini harus mengusung sendiri dengan melalui mekanisme pendaftaran calon.
"Dua periode terakhir DPC PKB sukses memberangkatkan bupati. Tentu saja pada periode ini kami masih akan menjadi partai yang diminati calon," ucap Samsul Anam. Read more "Bayar Dulu Baru Daftar Ikut Gerbong PKB!!!!!..."

Meski Belum Ada Aturan dan Panwas, Soeharto Larang Baliho Mulyadi

TRENGGALEK - Pemasangan baliho calon bupati mulai dipersoalkan. Agung Winarto selaku relawan calon bupati dari PDIP Mulyadi, mengaku kekecewaan dengan penolakan dari bagian perizinan, pada saat memperpanjang masa pemasangan baliho.

"Pertanyaan kami, kenapa tidak bisa dilakukan perpanjangan izin? Ini kan sudah prosedural. Kami membayar biaya untuk pemasangan iklan sesuai dengan harga yang ditetapkan pemda," sesal Agung.

Ditambahkan Agung, pemda hanya mengurus tentang mekanisme pemasangan reklame atau iklan. Diantaranya harus dengan membayar pajak serta ditempatkan di tempat yang tidak menganggu fasilitas umum. "Apalagi panwas juga belum dibentuk. Jadi apa salahnya, kami sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang diminta pemda," tegas Agung.

Bila diperhatikan, memang kini mulai marak baliho yang bergambarkan calon bupati. Salah satunya dilakukan oleh Mulyadi. Baliho-baliho ini bisa ditemukan di beberapa tempat strategis.

Dikonfirmasi hal ini, Bupati Trenggalek Soeharto mengatakan pemasangan baliho untuk orang yang mengatasnamakan calon bupati belum diperbolahkan. "Karena tahapannya belum sampai di situ. Sekarang kan belum ada calon, yang namanya calon bupati itu ya nanti kalau sudah ditetapkan oleh KPU," ucapnya.

Lantas, adakah peraturan yang dilanggar dari pemasangan baliho bertuliskan calon bupati tersebut? Soeharto mengatakan memang belum ada aturannya, namun dia menegaskan jika hal itu sudah bernuansa kampanye.

"Bisa saja dilakukan dengan alasan belum ada aturannya, tapi ini lebih pada etika berpolitiklah," ujar Soeharto.

Seperti diketahui, pilihan bupati Trenggalek bakal digelar 2 Juni mendatang. Kini dua calon yang siap bertempur. Yaitu incumbent Soeharto versus Mulyadi.

Soeharto diusung 9 parpol. Sedang Mulyadi sementara ini diusung PDIP. Read more "Meski Belum Ada Aturan dan Panwas, Soeharto Larang Baliho Mulyadi..."

Beli 20 Unit Mobdin, Bupati Trenggalek Habiskan Rp 4 Miliar

TRENGGALEK - Jabatan Bupati Soeharto bakal berakhir Agustus mendatang. Mendekati akhir jabatan, dia terkesan "bagi-bagi" mobil dinas (mobdin) ke pejabat setempat.

Tak tanggung-tanggung, 20 unit mobil baru yang akan dibeli. Kendaraan roda empat itu diperuntukkan bagi bupati, wabup, ketua dewan (masing-masing satu unit), tujuh unit untuk camat, empat mobil komisi serta enam mobil fraksi. Duit yang terkuras Rp 4 miliar.

Soeharto membenarkan rencana pembelian mobil dinas baru tersebut. Namun dia menegaskan jika mobil baru bukanlah untuk bupati yang menjabat saat ini.

"Ya tiap kali ada pilihan (bupati, red) kan dianggarkan pembelian mobil. Itu kan untuk bupati yang baru nanti, bisa saja jika ternyata bupatinya orang lain (bukan Soeharto)," ujar Soeharto.

Pria yang dicalonkan kembali oleh 9 parpol itu mengaku tidak tahu secara rinci peruntukkan 20 unit mobil dinas baru. Hanya dia menjelaskan jika beberapa dari kendaraan dinas tersebut begitu urgen. Untuk tujuh camat misalnya, Soearto mengatakan sering mendapat keluhan betapa jelek kondisi mobil camat.

"Ada camat yang kalau diajak rapat mengaku tidak bisa dengan alasan mobil dinas rusak. Saya coba buktikan, minta satu mobil untuk bagian protokol, ternyata memang benar (rusak)," ujar Soeharto.

Sementara untuk mobil bupati, dia juga mengatakan belum tahu. Jika melihat beberapa mobil dinas milik kepala daerah dan wakil dari kota lain, rata-rata menggunakann Toyota Fortuner dan New Camry. Sedangkan saat ini, kata Soeharto, dia memakai mobil Nissan Terano lama, dan sering pinjam pakai Kijang.

Lantas berapakah total anggaran untuk mobil dinas ini? Salah satu anggota badan anggaran DPRD Trenggalek Husni Thahir Hamid mengatakan diperkirakan sekitar Rp 4 miliaran. Ini dari perkiraan sebanyak 20 mobil dinas yang akan dibeli.

Husni sempat menyayangkan tidak dilibatkannya anggota badan anggaran dalam revisi APBD 2010 lalu. Pasalnya revisi APBD hanya dilakukan oleh unsur pimpinan saja. "Padahal salah satunya yang perlu ditinjau kembali adalah pengadaan mobil dinas ini," kata Husni.

Ketua DPRD Trenggalek Akbar Abas punya alasan ketidakterlibatan anggota badan anggaran tersebut. "Tidak ada yang signifikan, hanya revisi redaksional saja," ujar Akbar Abas.

Sementara tentang rencana pembelian mobil dinas untuknya, Akbar membantah. "Ah tidak ada. Mobil saya masih baru, masih dipakai sebulan ini. Saya pakai juga kalau tugas ke luar kota saja. Kalau cuma dinas harian saya pakai mobil sendiri," tegas Abas. Read more "Beli 20 Unit Mobdin, Bupati Trenggalek Habiskan Rp 4 Miliar..."
 

ALUN-ALUN TRENGGA;LEK

ALUN-ALUN TRENGGA;LEK

Free Blog Templates

Powered By Blogger

PETA TRENGGALEK

PETA TRENGGALEK

Blog Tricks

Powered By Blogger

Easy Blog Tricks

MOHON MAAF UNTUK BLOGGERR YANG ARTIKELNYA KAMI KOPI PASTE

pimpinan redaksi

Toni Saputra
Powered By Blogger

Grey Floral ©  Copyright by SEPUTAR TRENGGALEK .COM | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks